Disadari atau tidak, akademisi, ilmuwan, dan praktisi di negeri ini masih sedikit yang mendalami Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Akibatnya, banyak perguruan tinggi besar dengan puluhan ribu mahasiswa menderita penyakit kronis secara yuridis.

Penyakit ini tidak hanya menyerang perguruan tinggi swasta berakreditasi cukup (C), tetapi juga perguruan tinggi negeri berakreditasi sangat baik (A). Contoh sederhana, banyak top leader perguruan tinggi yang masih keliru dengan konsep KKNI. Bahkan, mereka menyebut KKNI sebagai kerangka kurikulum nasional Indonesia, kualifikasi kurikulum nasional Indonesia, kurikulum kualifikasi nasional Indonesia, dan sebagainya.

Secara umum, kesalahan terhadap konsep dasar KKNI dipahami hanya sebatas kurikulum. Akibatnya, mayoritas perguruan tinggi di Indonesia saat ini sedang "demam kurikulum KKNI". Padahal KKNI bukan kurikulum karena tidak hanya membidangi pendidikan tinggi, tetapi juga berbagai sektor. Sektor yang dimaksud seperti tenaga kerja, birokrasi pemerintah, pelatihan, industri, dunia usaha, dan sebagainya.

Buku ini ditulis oleh pakar di bidangnya, yakni ketua tim Pengembangan KKNI di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Pendis) Kemenag RI. Bahkan, buku ini juga disarikan dari berbagai pengalaman mengisi seminar dan workshop KKNI bidang pendidikan tinggi. Konsep yang diusung buku ini adalah spirit implementasi KKNI bidang pendidikan tinggi yang tidak sekadar mencetak tenaga kerja seperti yang selama ini dipahami sebagian besar perguruan tinggi, tetapi lebih pada menghasilkan lulusan yang mampu berkarya. Sebab, berkarya lebih menghargai cipta, rasa, dan karsa atas keunikan kompetensi lulusan yang bersifat pemikiran, intelektual, dan memiliki jiwa seni-estetika yang tinggi.

Buku ini merupakan penjelasan terhadap implementasi KKNI bidang pendidikan tinggi tersebut. Di dalam buku ini, tidak sekadar dibahas "makhluk" jenis apa KKNI itu? Namun, juga menawarkan satu model desain pengembangan KKNI bidang Pendidikan Tinggi secara implementatif.